Kamus Istilah Properti

Loan Set-Up

istilah properti

Loan Set-Up

Loan Set-Up adalah sejumlah aturan dalam mengajukan pinjaman yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang.  

Apa Itu Loan Set-Up?  

Loan Set-Up
(housing.com)

Di Indonesia, aturan mengenai loan tersebut mengikuti peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). BI memiliki kewenangan tunggal untuk mengatur perbankan Indonesia, termasuk di dalamnya loan set-up. 

Lembaga keuangan lainnya berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan lainnya. 

Di bawah ini adalah tujuh tahap yang merupakan komponen penting dari proses awal pinjaman.

Aturan Pinjaman Properti di Indonesia

Loan Set-Up
(lksonseasyloans.com)

Set-up Loan pinjaman properti di Indonesia dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20 Tahun 2018, KPR termasuk dalam Kredit Properti (KP) serta pembiayaannya yg disebut pembiayaan properti (PP). 

Adapun Set-up Loan ditetapkan oleh bank dengan beberapa persyaratan seperti yang tertera pada pasal 15 PBI Nomor 20 tahun 2018 yang berbunyi:

Bank yang memberikan KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

  • Memenuhi persyaratan. 
  • Memiliki perjanjian kerja sama antara bank dengan pengembang. Pengembang harus memiliki kesanggupan menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah. 
  • Memiliki jaminan yang diberikan oleh pengembang atau pihak lain kepada Bank. 

Tahapan dalam Pinjaman Properti 

(carousell.ph)

Dalam Set-up Loan dalam pinjaman properti, dalam hal ini KPR, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. 

Berikut ini diantaranya:

Prakualifikasi 

Langkah pertama dalam proses awal pinjaman adalah prakualifikasi. Selama tahap ini, calon peminjam akan menerima daftar item yang harus mereka kumpulkan untuk diserahkan kepada pemberi pinjaman. 

Beberapa hal yang termasuk dalam daftar prakualifikasi diantaranya: 

  • Informasi pekerjaan saat ini termasuk upah atau gaji per jam.
  • Total pendapatan rumah tangga.
  • Riwayat keuangan. 
  • Laporan bank.
  • Informasi mengenai pajak. 

Setelah informasi ini diserahkan kepada pemberi pinjaman, biasanya akan diproses dan pra-persetujuan pinjaman dibuat. Selama proses ini, mungkin peminjam dapat melanjutkan proses untuk mendapatkan pinjaman.

Pengajuan Pinjaman 

Dalam tahap proses awal pinjaman ini, peminjam melengkapi aplikasi pinjaman. Formulir aplikasi pinjaman ini bisa berupa bentuk kertas yang didapatkan di langsung di lembaga penyedia penyedia, atau bisa juga berupa e-form alias formulir digital.  

E-form bisa Pins dapatkan di situs resmi bank.

Pemrosesan Aplikasi 

Ketika aplikasi diterima oleh bank, langkah pertama adalah meninjau keakuratan dan kelengkapannya. Proses ini termasuk dalam analisa, survei langsung oleh pihak bank, hingga wawancara. 

Untuk itu, pastikan Pins mengisi formulir lengkap dan menyerahkan persyaratannya. Jika tidak, aplikasi akan dikembalikan ke peminjam atau malah pinjaman Anda akan ditolak.  

Keputusan Kredit 

Setelah aplikasi pinjaman diproses, Pins bisa mendapatkan jawaban apakah pengajuan pinjaman tersebut ditolak atau diterima oleh pihak bank. 

Jika KPR disetujui, maka akan dilaksanakan penandatanganan akad kredit dan akta jual beli. 

Aturan untuk Pinjaman KPR

(Liputan6)

Lalu bagaimana Set-up Loan untuk pengajuan KPR? Anda tentu harus mengetahui sejumlah persyaratan dalam pengajuan KPR. Berikut dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan KPR beserta penjelasan mengenai syarat pengajuan KPR:

Dokumen Pribadi 

Pihak bank akan meminta sejumlah dokumen pribadi yang terdiri dari:

  • Berusia minimal 21 tahun atau yang sudah menikah. 
  • Batas usia ketika masa kredit berakhir adalah umur 60 tahun bagi karyawan atau 65 tahun bagi tenaga profesional seperti guru besar atau dokter.
  • Kartu identitas Anda dan pasangan (jika sudah menikah)
  • Kartu Keluarga
  • Surat nikah asli dari pemohon. 

Informasi Penghasilan 

Pada kelengkapan ini, pihak bank akan meminta sejumlah dokumen seperti:

  • Slip gaji
  • Surat keterangan kerja 
  • NPWP pemohon 

Idealnya karyawan yang bisa mengajukan KPR adalah karyawan tetap yang sudah bekerja selama 2 tahun atau lebih di perusahaan tersebut. 

Besarnya penghasilan juga sangat berpengaruh karena biasanya bank hanya mengijinkan besarnya cicilan per bulan tidak lebih dari 30 persen dari total pendapatan rutin. Bagi yang sudah menikah, pendapatan pasangan bisa juga diikut sertakan sebagai tambahan penghasilan per bulan.

Riwayat Kredit 

Selain data pekerjaan dan penghasilan, bank juga akan menilai riwayat kredit. Jika masih ada tunggakan cicilan bank atau masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, sangat kecil kemungkinan permohonan KPR akan disetujui. 

Untuk menganalisa ini, pihak bank juga akan meminta kopi buku tabungan atau rekening koran selama 3 bulan sebagai bahan evaluasi pengeluaran rutin dan penghasilan bulanan.

Dokumen Properti

Dokumen properti ini akan berguna sebagai jaminan kredit. Biasanya, pihak bank akan meminta sejumlah hal seperti:

  • Sertifikat tanah asli (SHGB atau SHM)
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
  • Salinan bukti pembayaran PBB terakhir. 

Jika pemohon membeli properti baru dari developer, biasanya dana akan langsung dicairkan ke rekening developer dan otomatis dokumen properti tersebut akan diberikan pada pihak bank sebagai jaminan. 

Namun jika pemohon membeli rumah second atau rumah bekas, maka pemohon harus mengadakan perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan pihak pemilik properti lalu menyerahkan salinan dokumen kepada pihak bank saat mengajukan KPR. 


Koordinator: Linda

Editor: Iko