Pinhome

  • Blog
  • Lifestyle
  • PPDB DKI Jakarta: Inovasi Pendidikan Bagi Masyarakat dengan Dua Belah Mata Pisau

Lifestyle

PPDB DKI Jakarta: Inovasi Pendidikan Bagi Masyarakat dengan Dua Belah Mata Pisau

Dipublikasikan oleh Pinhome ∙ 17 January 2021 ∙ 6 menit membaca

Demi memfasilitasi kebutuhan dan hak belajar untuk seluruh warga Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan terobosan baru di proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB DKI Jakarta). Namun sayangnya hal ini ibarat pisau dengan dua sisi, disambut karena akhirnya kegiatan belajar dan mengajar bisa kembali dimulai namun menuai kritik pedas karena ada batasan usia yang dimasukkan ke dalam persyaratan pendaftaran.

Di tengah masa New Normal, usaha dan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali membuka peluang diselenggarakannya kembali kegiatan belajar dan mengajar dengan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar bisa dibilang mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Namun, tak sedikit masyarakat yang complain dan protes karena menilai keseluruhan proses PPDB Jakarta beserta aturan zonasi calon siswa didik ini hanya setengah hati memfasilitasi kebutuhan mereka. Alasannya bisa dibilang krusial, Pins. Mereka tidak menyetujui adanya aturan pembatasan usia dalam proses pendaftaran calon siswa didik ini.

Sebenarnya, kritikan dari para calon orang tua murid pada setiap tahun penerimaan peserta didik baru bukanlah hal yang baru. Namun pada PPDB DKI ini masalahnya lumayan fundamental karena hingga memaksa ratusan orang tua calon siswa didik untuk melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

“Kalau ditolak karena kurang umur, terus anak saya tidak sekolah, menganggur, dan menunggu sampai umurnya cukup?”

Begitulah kira – kira curahan hati sekaligus ekspresi kekecewaan para orang tua calon siswa didik. Rasa keberatan yang mereka rasakan akhirnya menuntun pada tuntutan pembatalan penerapan kebijakan tersebut karena dianggap tidak mampu memberikan akses pendidikan yang adil sekaligus terbuka kepada seluruh calon peserta didik.

Di sisi yang lain, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan kalau penerapan aturan prioritas umur yang tercantum dalam PPDB Jakarta 2020 ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 yang membahas tentang Penerimaan Peserta DIdik Baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Namun, banyak pengamat pendidikan yang juga merasa keberatan dengan penerapan baru tersebut. Menurut mereka, penerapan sistem zonasi kini tidak hanya dibuat berdasarkan pertimbangan jarak dari rumah ke sekolah namun pembatasan usia yang dinilai tidak adil.

“Kalau anak saya kalah atau tidak keterima sekolah karena adu nilai, oke saya terima karena memang anak saya bodoh. Tapi kalau karena usia? Saya sangat kecewa.”

“Terus untuk apa ada program akselerasi dan memang tidak boleh orang muda berprestasi?” kata Gunawan, salah satu dari orang tua murid yang melakukan protes kepada kebijakan batasan umur dalam PPDB DKI tahun ini.

Mereka benar – benar mengharapkan peraturan batasan umur untuk masuk sekolah di jenjang yang baru ini segera dicabut. Hal ini dikarenakan peraturan pembatasan umur telah merenggut hak para calon peserta didik untuk mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan yang tak hanya adil tapi juga terbuka. Apabila ada anak – anak yang dirasa masih muda namun memiliki semangat tinggi dan upaya juang yang berkobar – kobar demi meningkatkan prestasi dan kemudian dikandaskan hanya karena ada peraturan pembatasan usia.

Pihak orang tua murid juga menyayangkan tidak ada sosialisasi keputusan baru ini. Pasalnya, aturan pembatasan usia baru muncul di tanggal 11 Mei 2020, masa dimana sekolah swasta yang bagus pun sudah menutup masa pendaftaran.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019 yang mengatur Pendaftaran Peserta Didik Baru ini mengacu pada poin pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Dalam pasal 4 menerangkan kalau setiap calon peserta didik baru pada tingkat TK (Taman Kanak – Kanak) minimal harus berusia 4 tahun untuk kelompok A dan 5 tahun untuk kelompok B. Di pasal 5 diterangkan calon peserta didik baru pada tingkat SD harus berusia minimal 7 tahun sampai 12 tahun atau paling rendah berusia 6 tahun per tanggal 1 Juli tahun berjalan. Sementara di pasal 6 menerangkan pada tingkat pendidikan SMP, usia paling tinggi yang diperbolehkan adalah 15 tahun per tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan yang terakhir pada Pasal 6 dan Pasal 7 sendiri mengatur umur untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK tak boleh lebih dari usia 21 tahun per 1 Juli di tahun berjalan.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Pasal 4 hingga Pasal 7 lah yang kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis PPDB pada tahun ajaran 2020/2021. Didalamnya menyatakan jika dalam proses seleksi PPDB Online Jakarta 2020 ini ada beberapa jalur pendaftaran yaitu melalui proses zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik dan jika dari daerah luar DKI Jakarta melebihi daya tampung maka proses seleksi akan dilakukan berdasarkan usia, dari yang usia tertua hingga ke usia paling muda.

Sejak hari Senin 15 Juni 2020, portal website PPDB Jakarta di http://ppdb.jakarta.go.id telah membuka pendaftaran PPDB DKI Jakarta di tingkat SD, SMP, SMK hingga SMK dengan melalui jalur afirmasi, inklusi, prestasi non akademik hingga jalur perpindahan orang tua dan anak guru sementara pendaftaran untuk jalur zonasi, prosesnya akan dimulai pada tanggal 25 hingga 26 Juni 2020. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, alasan usia ikut dijadikan salah satu pertimbangan karena pihak Pemerintah DKI Jakarta ingin memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Hal ini agaknya bermakna beda bagi para pengamat pendidikan di Indonesia. Ubaid Matraji, sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia menyetujui jika ada kritikan dan penolakn yang muncul pada proses penerimaan peserta didik baru ini disebabkan oleh pelaksanaan sistem zonasi yang terkesan setengah hati, Pins.

Soalnya, pada Permendikbud Pasal 11 huruf 2 menyebutkan kalau jalur zonasi paling sedikit hanya 50% dari total daya keseluruhan tampung sekolah. Menurutnya, hal ini akan membingungkan kedepannya karena level sekolah dan pemerintah daerah akan diartikan berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.  Ubaid menyarankan pihak Pemerintah harus menerapkan sistem yang tegas dengan pertimbangan yang matang, semisal faktor yang mempengaruhi hanyalah jarak rumah ke sekolah, cukup hanya itu saja, tidak perlu ada peraturan – peraturan lainnya. Ubaid juga menyarankan perlu adanya kuota khusus untuk calon siswa yang putus sekolah dan telat sekolah. Jangan sampai calon siswa didik sebagai warga Negara tidak bisa mendapatkan keadilan dan akses pembelajaran di sekolah karena itu juga menyalahi aturan. Karenanya, harus ada usaha pemerataan mutu dan kualitas sekolah dari pihak Pemerintah jika ingin menerapkan sistem zonasi yang tepat untuk semua kalangan masyarakat.

Kalau menurut Pins sendiri, bagaimana pendapatmu soal PPDB DKI Jakarta ini?

Bagi Pins yang sedang bingung mencari rumah yang tepat, ayo temukan beragam pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti & iklankan properti Kamu di Jual Properti. Bergabunglah bersama Kami di aplikasi Rekan Pinhome untuk Anda Agen properti independen atau Kantor Properti.

Hanya di Pinhome.id yang memberikan Anda kemudahan membeli properti. Pinhome – PINtar jual beli sewa properti.

Tags :

Bagikan Artikel